Dorongan Harmonisasi Regulasi yang Sudah Usang
DPR mempercepat pembahasan RUU Penyesuaian Pidana karena banyak aturan pidana yang dianggap tidak lagi relevan dengan kondisi hukum modern. Sejumlah undang-undang lama masih menggunakan rumusan sanksi yang tidak sinkron dengan arah pembaruan hukum nasional. Kondisi ini menyebabkan ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum, terutama ketika aparat harus memilih antara aturan lama dan regulasi baru. Harmonisasi cepat diperlukan agar seluruh perangkat hukum bergerak dalam kerangka yang sama.
Tekanan Masyarakat untuk Reformasi Sistem Pidana
Ketidakpuasan publik terhadap beberapa putusan pengadilan yang dianggap tidak proporsional membuat DPR mendapat tekanan untuk melakukan pembaruan. Kasus viral yang menampilkan perbedaan besar dalam vonis menambah urgensi revisi aturan pidana. DPR menjadikan percepatan pembahasan sebagai langkah untuk menunjukkan respons terhadap aspirasi masyarakat. Dengan kerangka pidana yang lebih jelas, DPR berharap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dapat meningkat.
Kebutuhan Menunjang Implementasi KUHP Baru
Penerapan KUHP baru membutuhkan sejumlah aturan pendukung agar dapat berjalan efektif. Banyak pasal membutuhkan penyesuaian dalam undang-undang sektoral agar tidak terjadi kekosongan atau konflik norma. Karena itu, DPR mempercepat pembahasan RUU Penyesuaian Pidana guna memastikan implementasi KUHP baru dapat berlangsung tanpa hambatan. Tanpa aturan pendukung yang memadai, penegakan KUHP baru bisa terhambat di lapangan.
Antisipasi Perkembangan Kejahatan Kontemporer
Model kejahatan baru berbasis teknologi muncul semakin cepat, mulai dari penipuan digital, manipulasi data, hingga peretasan. Aturan pidana lama tidak dirancang untuk mengatur kejahatan-kejahatan modern tersebut secara komprehensif. DPR mempercepat pembahasan agar kerangka hukum nasional tetap responsif dan relevan menghadapi perkembangan teknologi. Dengan pembaruan cepat, ruang celah hukum dapat diminimalkan dan masyarakat mendapat perlindungan lebih baik.
Penyelesaian Target Legislasi Tahunan
RUU Penyesuaian Pidana termasuk dalam daftar prioritas legislasi yang harus diselesaikan DPR dalam satu masa sidang. Untuk memenuhi target legislasi tersebut, DPR mempercepat proses pembahasan agar tidak ada penundaan ke tahun berikutnya. Efisiensi ini diperlukan agar beban legislasi tidak menumpuk dan kinerja DPR tetap produktif. Percepatan pembahasan juga menjadi bagian dari upaya menjaga ritme kerja legislasi tetap stabil dan efektif.
