Kebijakan terbaru dari Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad yang mewajibkan ASN melantunkan selawat Busyro setelah lagu Indonesia Raya kembali memunculkan diskusi luas di lingkungan birokrasi dan masyarakat. Instruksi ini dipraktikkan pada rangkaian kegiatan resmi seperti apel, upacara, hingga rapat besar yang melibatkan pegawai pemerintah provinsi. Aturan tersebut dianggap sebagai langkah yang memperkuat identitas budaya Melayu sekaligus mengusung nilai-nilai religius yang telah lama melekat di wilayah Kepri.
Latar dan Alasan Penerapan
Pemerintah provinsi menjelaskan bahwa selawat Busyro dipilih bukan hanya karena nilai spiritualnya, tetapi karena kedekatannya dengan kultur masyarakat setempat. Tradisi lantunan selawat memang cukup populer dalam berbagai kegiatan keagamaan maupun peringatan budaya. Dengan memasukkan selawat dalam rangkaian kegiatan resmi, pemerintah berharap ASN dapat memulai aktivitas dengan ketenangan dan refleksi diri. Selain itu, kebijakan ini dinilai mampu memperkuat mentalitas disiplin dan integritas dalam menjalankan tugas.
Sejumlah pejabat daerah menganggap kebijakan tersebut sebagai inovasi positif dalam membangun suasana kerja yang harmonis. Namun di sisi lain, tetap ada pertanyaan mengenai batasan antara praktik keagamaan dan ruang publik pemerintahan yang idealnya mengayomi semua kelompok.
Respons ASN dan Lingkungan Kerja
Reaksi ASN beragam. Kelompok pendukung merasa kehadiran selawat menambah nuansa khidmat dan memperkuat nilai moral dalam kegiatan rutin. Mereka menganggap kebijakan ini tidak memberatkan serta masih sesuai dengan karakter masyarakat Kepri yang religius.
Namun beberapa ASN memberikan pandangan yang lebih kritis. Mereka menilai kebijakan ini memerlukan pedoman lebih rinci agar pelaksanaannya tidak menimbulkan persepsi keberpihakan pada satu kelompok keagamaan tertentu. Kekhawatiran muncul terkait inklusivitas dan potensi salah tafsir bila tidak disosialisasikan secara menyeluruh.
Beberapa unit kerja mulai mengadaptasi kebijakan ini dengan pembinaan internal. Meski demikian, masih ada instansi yang menunggu arahan detail sebelum menerapkannya secara rutin.
Tanggapan Masyarakat dan Pengamat
Di masyarakat, opini juga terpecah. Sebagian mendukung karena melihat kebijakan ini sebagai penguatan nilai moral di lingkungan birokrasi. Mereka menilai tidak ada persoalan selama pelaksanaan tetap menghormati keberagaman pegawai. Pada sisi lain, sebagian masyarakat mengingatkan bahwa pemerintah harus menjaga keseimbangan antara nilai budaya dan prinsip netralitas birokrasi.
Pengamat tata kelola pemerintahan menilai bahwa langkah pemerintah sah dilakukan selama tidak menimbulkan diskriminasi. Transparansi dan komunikasi publik dinilai menjadi kunci agar kebijakan ini dipahami dengan benar oleh semua kalangan.
Tantangan Implementasi
Dengan beragam tanggapan yang muncul, tantangan terbesar bagi pemerintah provinsi adalah memastikan kebijakan ini diterapkan secara seragam dan proporsional. Sosialisasi harus menjangkau seluruh instansi agar tidak ada perbedaan interpretasi. Selain itu, pemerintah perlu menyiapkan mekanisme evaluasi rutin untuk memastikan kebijakan tidak menimbulkan kendala teknis maupun sosial.
Pembentukan pedoman tertulis, sesi diskusi terbuka, serta penyampaian pesan yang inklusif menjadi langkah yang disarankan oleh banyak pihak. Dengan pendekatan yang tepat, kebijakan ini tidak hanya menjadi aturan seremonial, tetapi juga bagian dari upaya membangun karakter ASN yang berintegritas.
